Hukum CYRBER CRIME

Add caption

                                              

  Hukum Positif

Cybercrime  Di Indonesia

Menjawab tuntutan dan tantangan komunikasi global lewat Internet, Undang-Undang yang diharapkan (ius konstituendum) adalah perangkat hukum yang akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan, termasuk dampak negatif penyalahgunaan Internet dengan berbagai motivasi yang dapat menimbulkan korban-korban seperti kerugian materi dan non materi. Saat ini, Indonesia belum memiliki Undang – Undang khusus/ cyber law yang mengatur mengenai cybercrime Tetapi, terdapat beberapa hukum positif lain yang berlaku umum dan dapat dikenakan bagi para pelaku cybercrime terutama untuk kasuskasus yang menggunakan komputer sebagai sarana, antara lain:

a. Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Cyber Crime

                                                                    “PHISING”

Abstrak :

Phising adalah contoh dari teknik rekayasa sosial yang digunakan untuk menipu pengguna, dan memanfaatkan kegunaan miskin teknologi keamanan web saat ini. Program-program khusus seperti AOHell digunakan untuk menyederhanakan proses. Praktek ini diakhiri oleh AOL pada tahun 1995, ketika perusahaan membuat langkah-langkah keamanan untuk mencegah keberhasilan penggunaan angka kredit secara acak kartu. Phisher mengambil keuntungan dari kerentanan keamanan web untuk mendapatkan informasi sensitif yang digunakan untuk tujuan penipuan, maka dari itu sebaiknya kita perlu mempelajari tentang teknik Phising, termasuk Phising dengan Trojans dan Spyware.

Kata kunci: Phising, Phisher, Web, Kartu Kredit

borland c++